PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI LAMPU MERAH GAPLEK: ANALISIS YURIDIS NORMATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Abstrak

Penelitian ini mengkaji eksploitasi anak yang terjadi di sekitar Lampu Merah Gaplek, Tangerang Selatan. Anak diarahkan bekerja di jalan oleh orang tua atau pihak lain. Tindakan ini melanggar hak anak dan menunjukkan adanya penyimpangan sosial yang masih berlangsung meskipun sudah ada aturan yang melarangnya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk eksploitasi, faktor yang membuat anak bekerja, serta dampaknya bagi anak dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan teori eksploitasi anak Terry E. Lawson. Penelitian ini memakai metode deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi dilakukan oleh orang tua dan oknum preman. Faktor pendorongnya adalah ekonomi, keluarga, dan lingkungan. Dampaknya adalah gangguan kesehatan, penurunan motivasi belajar, trauma, serta keresahan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberi dasar bagi pihak terkait untuk perlindungan dan perumusan kebijakan.

This study examines child exploitation around the Gaplek Red Light District in South Tangerang. Children are directed to work on the streets by their parents or other parties. This action violates children's rights and indicates that social deviance continues to occur despite existing regulations prohibiting it. This study aims to explain the forms of exploitation, the factors that cause children to work, and the impact on children and society. This study uses Max Weber's social action theory and Terry E. Lawson's child exploitation theory. This study uses a descriptive method to describe the phenomenon systematically and factually. The results show that exploitation is carried out by parents and thugs. The driving factors are economic, family, and environmental. The impacts are health problems, decreased motivation to study, trauma, and community unrest. This study is expected to provide a basis for relevant parties to protect children and formulate policies.