PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA KEPADA PARA PEKERJA YANG OUTSOURCING DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja alih daya (outsourcign) di indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Permasalahan muncul akibat ketentuan baru dalam undang-undang tersebut yang dinilai belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi pekerja outsoursing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah sejauh mana regulasi tersebut mampu melindungi hak-hak tenaga kerja outsourcing secara adil dan proporsional. Metose yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, deskriptif-kualitatif.Hasil studi menunjukan bahwa meskipun Undang-Undang Cipata Kerja tetap mencantum ketentuan perlindungan terhadap tenaga kerja outsourcing dalam pasal 66 ayat (5) terkait dengan hak atas upah, kesejahteraan, serta kondisi kerja yang layak, namun secara substansial peraturan tersebutbelum menjawab permasalahan uatma terkait kepastian status kerja dan keberlangsungan hubungan kerja. Kurangnya kejelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pekerja. Oleh karena itu, dperlukan penguatan dalam bentuk peraturan pelaksana yang lebih rinci dan mekanisme pengawasan dari pemerintah guna memastikan bahwa hak-hak pekerja outsourcing tetap terpenuhi secara adil dan tidak diskriminatif

This research examines the legal protection for outsourcing workers in indonesia after the anactment of Low No. 11 of 2020 on job creation.  Problems arise due to new provisions in the law that are considen not to fully guarantee adequate protection for outsourcing workers. The purpose of this research is to examine the extent to which the regulation is able to protect the rights of ourcourcing workers failry and proportionately. The method used is normative juridical research with a statutory and conceptual, descriptive-qualitative approach. The results of the study show that although the law on Working Conditions still includes provisions for the protection of outsourcing workers in Article 66 vaerse (5) in relation to the right to wages, welfare, and decent working conditions, substantially the reguation has not answered the problem of certainty in relation to working status and the continuity of working relationships. This of  clarity has the potential to cause legal uncertainty for workers. Therefore, strengthening is needed in the form of more detailed implementing regulations and superviisory mechanisme from the government to ensure that the rights of outsourcing worksers are fuifilled in a fair and non-discriminatory manner.