KAJIAN PENENTUAN UPAH BAGI PETUGAS PROTEKSI RADIASI (PPR) RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI INDONESIA

Penulis

  • Deddy Rusdiana Yayasan Pendidikan Maju Sidoarjo
  • Edhy Kunto Wibowo Yayasan Pendidikan Maju Sidoarjo

Kata Kunci:

Petugas Proteksi Radiasi, Upah, Tunjangan Bahaya Radiasi, Keselamatan Radiasi, Analisis Jabatan, Struktur Dan Skala Upah

Abstrak

Petugas Proteksi Radiasi (PPR) memegang peran penting dalam penerapan keselamatan radiasi, pengendalian risiko, pemantauan kepatuhan, pengelolaan dokumentasi, konsultasi teknis, pelatihan, dan pelaporan kejadian. Namun, belum terdapat acuan satu nominal upah nasional yang otomatis berlaku bagi seluruh PPR terutama di bidang kesehatan. Tulisan ini mengusulkan model penetapan kompensasi berdasarkan kompetensi, kompleksitas fasilitas, tingkat risiko, beban kerja, cakupan pengawasan, serta tanggung jawab yang benar-benar diberikan. Diusulkan pula empat level pekerjaan sebagai model evaluasi jabatan, bukan jenjang jabatan resmi. Rentang nominal awal yang dicantumkan hanya merupakan hipotesis sesuai kondisi pasar. Kesimpulan dari tulisan ini adalah  penetapan upah perlu dilakukan melalui analisis jabatan, struktur dan skala upah, serta validasi pasar.

Radiation Protection Officers (RPOs) play a critical role in implementing radiation safety, controlling risks, monitoring regulatory compliance, managing documentation, providing technical consultation, conducting training, and reporting radiation-related incidents. However, there is currently no single nationally standardized wage benchmark that automatically applies to all RPOs, particularly those working in the healthcare sector. This paper proposes a compensation determination model based on competency, facility complexity, level of risk, workload, scope of supervision, and the responsibilities actually assigned to the RPO. Four job levels are also proposed as a job evaluation model rather than as an official career or occupational hierarchy. The initial salary ranges presented in this paper are hypothetical estimates intended to reflect prevailing market conditions and are not proposed as mandatory national wage standards. The findings suggest that RPO compensation should be determined through systematic job analysis, the development of an appropriate wage structure and scale, and validation against relevant market conditions. This approach is expected to promote fairer, more objective, and more proportionate compensation while recognizing the professional responsibilities and risks associated with radiation protection functions.

Unduhan

Diterbitkan

2026-10-31