PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1151 K/PDT.SUS-PHI/2024

Abstrak

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi isu sentral dalam hubungan industrial di Indonesia, mengingat tingginya kerentanan dan ketidakpastian yang dihadapi pekerja kontrak. Meskipun regulasi ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 telah mengatur perlindungan hak pekerja PKWT, implementasinya masih lemah akibat rendahnya pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1151 K/Pdt.Sus-PHI/2024 menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa PHK terhadap pekerja PKWT hanya sah jika memenuhi alasan hukum yang jelas dan tetap mewajibkan pemberian kompensasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus putusan tersebut, didukung data primer dan sekunder, untuk menganalisis dampaknya terhadap praktik hubungan industrial dan efektivitas perlindungan pekerja kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini memperkuat posisi hukum pekerja PKWT, mendorong pengusaha untuk lebih taat prosedur, serta menegaskan pentingnya reformasi pengawasan ketenagakerjaan. Temuan ini diharapkan menjadi acuan dalam memperbaiki praktik hubungan industrial dan meningkatkan perlindungan hak pekerja kontrak di Indonesia secara berkelanjutan.

Termination of Employment (PHK) for workers under Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) has become a central issue in industrial relations in Indonesia, considering the high vulnerability and uncertainty faced by contract workers. Although labor regulations such as Law Number 13 of 2003 and Government Regulation Number 35 of 2021 have regulated the protection of PKWT workers’ rights, implementation remains weak due to low supervision and compliance by employers. The Supreme Court Decision Number 1151 K/Pdt.Sus-PHI/2024 serves as an important precedent affirming that termination of PKWT workers is only valid if it meets clear legal reasons and still requires compensation. This study uses a normative juridical method with a case study approach supported by primary and secondary data to analyze the impact on industrial relations practices and the effectiveness of protection for contract workers. The results show that this decision strengthens the legal position of PKWT workers, encourages employers to comply with procedures, and emphasizes the importance of labor supervision reform. These findings are expected to serve as a reference for improving industrial relations practices and enhancing the protection of contract workers’ rights in Indonesia sustainably.