ANALISIS PERAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN STUDI KASUS KETIDAK TERLIBATAN INDONESA DALAM KEANGGOTAAN UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS (UPOV)
Kata Kunci:
Pertahanan, Persatuan Perlindungan Varietas Tanaman Baru (UPOV)Abstrak
Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang besar, belum menjadi anggota penuh dari Persatuan Perlindungan Varietas Tanaman Baru (UPOV). Makalah ini mengeksplorasi penyebab tidak terlibat Indonesia dalam UPOV, pengaruhnya terhadap konservasi varietas tanaman, dan langkah-langkah terbaik yang dapat diadopsi. Meskipun kurangnya partisipasi Indonesia memungkinkan aturan lokal untuk dikembangkan yang melindungi hak- hak petani dan keanekaragaman hayati, hal itu juga mempersulit untuk mendapatkan varietas unggul dan terlibat dalam perdagangan internasional. Untuk mempromosikan keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan, laporan tersebut menyarankan untuk memperkuat sistem perlindungan varietas tanaman negara, melindungi sumber daya genetik regional, dan meningkatkan kapasitas penelitian dalam negeri. Temuan ini menawarkan rekomendasi taktis untuk melestarikan kedaulatan pangan tanpa mengorbankan hak-hak petani kecil.
Indonesia, being a country with great biodiversity, is not yet a full member of the Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). This paper explores the causes for Indonesia's non- involvement in UPOV, its influence on the conservation of plant varieties, and the best measures that can be adopted. Although Indonesia's lack of participation makes it possible for local rules to be developed that safeguard farmers' rights and biodiversity, it also makes it more difficult to get superior varieties and engage in international trade. In order to promote agricultural sustainability and food security, the report suggests bolstering the country's crop variety protection system, protecting regional genetic resources, and enhancing domestic research capacities. The findings offer tactical recommendations for preserving food sovereignty without compromising smallholders' rights.


