PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG JASA PADA TINGKAT KEJAKSAAN

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia, yang merupakan isu serius yang merugikan negara dan masyarakat. Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia, dengan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan tindak pidana korupsi pada tingkat kejaksaan, termasuk tantangan dan praktik terbaik yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang ketat, masih banyak kendala dalam proses penyidikan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan tantangan dalam pengumpulan bukti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa serta potensi pelanggaran yang dapat terjadi.Dokumen ini mengidentifikasi berbagai titik rawan dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan  hingga penyerahan barang/jasa, yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya membedakan antara kesalahan sistem dan kesalahan individu dalam konteks korupsi, serta perlunya profesionalisme dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum.Melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada perbaikan sistem hukum dan pengurangan praktik korupsi di sektor publik.

Corruption Crime (TIPIKOR) in the procurement of goods and services in Indonesia, which is a serious issue that is detrimental to the state and society. Corruption in the procurement of goods and services is one of the serious problems faced by Indonesia, with a significant negative impact on the economy and social welfare. This research aims to analyze the process of investigating criminal acts of corruption at the prosecutor's level, including the challenges and best practices applied. The research results show that even though there are strict regulations, there are still many obstacles in the investigation process, such as a lack of trained human resources and challenges in collecting evidence. This research uses a normative juridical approach to analyze the regulations governing the procurement of goods and services and the potential violations that could occur. This document identifies various vulnerable points in the procurement process, from planning to delivery of goods/services, which can be exploited for corrupt practices. In addition, this research emphasizes the importance of distinguishing between system errors and individual errors in the context of corruption, as well as the need for professionalism in the investigation process by law enforcement officials. Through analysis of relevant laws and regulations, this research aims to provide recommendations that can increase transparency and accountability in the procurement of goods and services, as well as strengthening efforts to eradicate corruption in Indonesia. Thus, it is hoped that the results of this research can contribute to improving the legal system and reducing corrupt practices in the public sector.