PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PROSES PERADILAN
Kata Kunci:
Pidana Anak, Pengadilan Negeri Boyolali, Perlindungan Hak Anak, Keadilan Restoratif, DiversiAbstrak
Penanganan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Boyolali menjadi salah satu wujud pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Boyolali telah berupaya menerapkan prinsip keadilan restoratif dan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sarana pendukung dan kurangnya pemahaman beberapa pihak terkait terhadap hak-hak anak. Artikel ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta penguatan mekanisme pelibatan masyarakat dalam mendukung rehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Dengan demikian, diharapkan proses peradilan dapat lebih optimal dalam menjamin perlindungan dan pemulihan bagi anak.
The handling of juvenile criminal cases in the Boyolali District Court represents a tangible implementation of the juvenile justice system in Indonesia. This article aims to analyze the application of child protection principles within the criminal justice process, from investigation to court decisions. The study employs a normative-legal method, utilizing statutory approaches, case analyses, and related documents. The findings reveal that the Boyolali District Court has made efforts to apply restorative justice and diversion principles as stipulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. However, several challenges persist, such as limited supporting facilities and insufficient understanding of children’s rights among some stakeholders. This article recommends enhanced training for law enforcement officers and strengthened community involvement mechanisms to support the rehabilitation of juvenile offenders. Through these measures, the judicial process can be optimized to better ensure the protection and recovery of children.
