HARMONISASI QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2025 DAN KUHAP 2025 DALAM PENERAPAN PEMAAFAN HAKIM

Abstrak

Reformasi hukum pidana Indonesia setelah 2025 melahirkan persoalan normatif baru mengenai hubungan antara sistem peradilan pidana nasional dan rezim hukum jinayat yang bersifat khusus di Aceh. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 mengubah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menggantikan KUHAP sebelumnya dan berlaku sejak 2 Januari 2026. Perkembangan tersebut diikuti dengan lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim. Artikel ini menganalisis kedudukan pemaafan hakim, batas penerapannya dalam perkara jinayat, serta model harmonisasi yang relevan bagi Mahkamah Syar’iyah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, qanun, PERMA, dan SEMA, sedangkan bahan sekunder berupa literatur dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemaafan hakim tidak dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap semua jarimah. Ruang normatif yang lebih terbuka terdapat pada perkara ta’zir ringan dengan penilaian kumulatif terhadap tingkat keseriusan perbuatan, kondisi pelaku, pengulangan, dampak dan pemulihan korban, relasi kuasa, penyesalan, serta kepentingan masyarakat. Artikel ini menawarkan model harmonisasi bertingkat melalui penyaringan jenis perkara, uji kelayakan materiil, dan penguatan jaminan prosedural. Maqashid al-syari’ah ditempatkan sebagai kerangka evaluatif agar pemberian pemaafan tetap sejalan dengan kepastian hukum, perlindungan korban, proporsionalitas, dan kekhususan hukum jinayat Aceh.

Indonesia’s post-2025 criminal-law reforms create a new normative question for the coexistence of the national criminal justice system and Aceh’s special jinayat regime. Aceh Qanun Number 12 of 2025 revises Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law, while Law Number 20 of 2025 replaces the previous Criminal Procedure Code and has applied since 2 January 2026. The Supreme Court subsequently issued Regulation Number 3 of 2026 on Judicial Pardon Decisions. This article examines the legal position of judicial pardon, its permissible limits in jinayat proceedings, and a workable harmonization model for the Sharia Courts. The study uses normative legal research with statutory, conceptual, and limited comparative approaches. Primary materials consist of statutes, qanun, Supreme Court regulations, and circulars, supported by recent scholarly literature. The analysis shows that judicial pardon cannot be transposed wholesale into every jinayat offence. The strongest normative space is found in minor ta’zir cases, subject to a cumulative assessment of the seriousness of the conduct, the offender’s circumstances, recidivism, victim impact and restoration, power relations, remorse, and public interests. The article proposes a tiered harmonization model combining offence screening, substantive eligibility review, and procedural safeguards. Maqashid al-shari’ah is employed as an evaluative framework so that corrective leniency remains compatible with legal certainty, victim protection, proportionality, and the distinctive structure of Aceh’s jinayat law.