SISTEM PEMIDANAAN DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Abstrak

Pertambangan pasir adalah salah satu bentuk usaha pertambangan rakyat sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, terutama jika dilakukan tanpa izin resmi. Di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan lebih dari 158 titik pertambangan pasir ilegal yang tersebar di beberapa kecamatan. Aktivitas ini melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Meskipun hukum pidana bersifat ultimum remedium, banyaknya pelanggaran dan lemahnya penegakan hukum menjadi alasan pentingnya penerapan adanya sanksi pidana. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam menanggulangi pertambangan ilegal secara komprehensif dan berkeadilan, Adapun rumusan masalah pertama Apakah sanksi pidana sebagai ultimum remedium terhadap penambangan pasir ilegal di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara merupaka sanksi yang paling tepat bagi penambang pasir ilegal. Metode Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tujuan penelitian adalah apakah norma hukum positif berkaitan dengan sanksi pidana terhadap kegiatan pertambangan pasir ilegal, khususnya dalam konteks penerapan asas ultimum remedium. Data yang digunakan merupakan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Teknik analisis yang digunakan analisis kualitatif, dengan pendekatan interpretative. Penambangan pasir ilegal di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, menjadi persoalan serius yang berdampak luas terhadap lingkungan dan aspek hukum. Meskipun memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat kegiatan ini memberi manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat, terkadangan praktiknya kerap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama terkait perizinan. Penelitian ini membahas urgensi penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan pasir ilegal serta penerapan asas ultimum remedium sebagai pendekatan hukum pidana terakhir.

Sand mining is one of the forms of small-scale community mining activities that often has negative impacts on the environment and society, especially when carried out without official permits. In Pinrang Regency, South Sulawesi Province, more than 158 illegal sand mining sites have been identified, scattered across several sub-districts. These activities violate the provisions of Article 35 paragraph (1) and Article 158 of Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal.Although criminal law is considered ultimum remedium (a last resort), the high number of violations and the weakness of law enforcement make the application of criminal sanctions increasingly important. This study highlights the need for synergy between the government, law enforcement agencies, and the community to address illegal mining in a comprehensive and just manner.The main research problem is: Is the application of criminal sanctions as ultimum remedium the most appropriate punishment for illegal sand miners in Pinrang Regency, South Sulawesi Province, based on Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal.This research uses normative legal methods with a descriptive-analytical approach. The purpose is to examine whether positive legal norms related to criminal sanctions can be applied to illegal sand mining activities, particularly in the context of implementing the ultimum remedium principle.The data used in this study are secondary data obtained through literature review, including laws and regulations, books, journals, and other legal documents. The analysis technique used is qualitative analysis with an interpretative approach. Illegal sand mining in Pinrang Regency, South Sulawesi, is a serious issue with significant environmental and legal implications. Although the activity provides economic benefits to certain segments of society, it is often conducted in violation of existing regulations, particularly those concerning licensing and environmental protection.This study discusses the urgency of enforcing the law against illegal sand mining and the application of the ultimum remedium principle as a final measure in criminal law enforcemen.