ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ROBOT TRADING BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 522/PDT.G/2022/PN.JKT.PST

Abstrak

Perkembangan investasi digital melalui robot trading menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban dalam hal terjadinya wanprestasi. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum para pihak dalam perjanjian robot trading berdasarkan Putusan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa gugatan para penggugat ditolak karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara kumulatif, terutama dalam hal pembuktian hubungan kausal antara perbuatan tergugat dan kerugian yang dialami. Selain itu, penggugat tidak mampu menguraikan secara rinci keterlibatan masing-masing tergugat sehingga pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibebankan secara jelas. Kelemahan dalam penyajian alat bukti juga menjadi faktor utama yang melemahkan dalil gugatan. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam hukum acara perdata, pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan, sesuai dengan prinsip bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan. Di sisi lain, putusan tersebut juga mencerminkan adanya perbedaan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik peradilan perdata, khususnya pada perkara dengan kompleksitas tinggi.

The development of digital investment through trading robots has raised various legal issues, particularly regarding liability in the event of default. This study examines the legal liability of the parties in a trading robot agreement from court decision. The method used is normative legal research with a statutory and case-based approach. Based on the analysis, it was found that the plaintiffs' lawsuit was rejected due to the failure to fulfill the cumulative elements of an unlawful act, particularly in terms of proving a causal relationship between the defendant's actions and the losses suffered. Furthermore, the plaintiffs were unable to detail the involvement of each defendant, thus preventing clear legal responsibility from being assigned. Weaknesses in the presentation of evidence were also a major factor weakening the lawsuit's arguments. This decision demonstrates that in civil procedural law, evidence plays a crucial and decisive role, in accordance with the principle that the burden of proof rests with the party making the claim. Furthermore, the decision also reflects the distinction between legal certainty and substantive justice in civil court practice, particularly in cases of high complexity.