PENANGANAN PERKARA WANPRESTASI DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA

Abstrak

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran perikatan yang sering menjadi objek sengketa dalam perkara perdata. Dalam praktik peradilan perdata, penanganan perkara wanprestasi memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penanganan perkara wanprestasi dalam praktik peradilan perdata serta kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara wanprestasi pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan, terutama terkait pembuktian dan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran hakim serta pemahaman yang baik dari para pihak mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian.

Breach of contract (wanprestasi) is one of the most common forms of violation of obligations and frequently becomes the object of disputes in civil cases. In civil judicial practice, the handling of breach of contract cases plays an important role in ensuring legal certainty and the protection of the parties’ rights. This study aims to analyze how breach of contract cases are handled in civil court practice as well as the obstacles encountered in the settlement process. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results indicate that, in general, the handling of breach of contract cases has been carried out in accordance with the provisions of civil procedural law. However, in practice, several obstacles remain, particularly those related to evidentiary issues and the enforcement of court judgments. Therefore, optimizing the role of judges and enhancing the parties’ understanding of their rights and obligations under contractual agreements are necessary to achieve effective and fair dispute resolution.