IMPLEMENTASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKEADILAN

Abstrak

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum publik yang berfungsi mengatur serta membatasi penggunaan kewenangan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktik pemerintahan di Indonesia, kewenangan administratif yang luas sering kali tidak diimbangi dengan penerapan prinsip-prinsip hukum yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai persoalan seperti penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, serta ketidakadilan dalam pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup menjamin terwujudnya pemerintahan yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum administrasi negara dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan tercermin melalui penerapan asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan administratif pemerintah. Namun, dalam praktiknya, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman aparatur pemerintahan terhadap prinsip Hukum Administrasi Negara, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan implementasi Hukum Administrasi Negara menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil bagi masyarakat.

Administrative Law (HAN) is a branch of public law that functions to regulate and limit the use of authority by the government in the administration of government. In the practice of government in Indonesia, broad administrative authority is often not accompanied by the application of adequate legal principles, leading to various problems such as abuse of power, maladministration, and injustice in public services. This condition shows that the existence of regulations alone is not enough to guarantee the realization of a just government. This study aims to analyze the implementation of Administrative Law in the administration of government that is fair and identify the obstacles that affect the effectiveness of its application. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, while secondary legal materials are obtained from literature on administrative law and relevant scientific journals. The results show that the implementation of Administrative Law in the administration of a fair government is reflected in the application of the principle of legality, general principles of good governance, and legal protection mechanisms for the community against government administrative actions. However, in practice, this implementation still faces various obstacles, including the low understanding of government officials on the principles of Administrative Law, weak supervision of the use of authority, and a bureaucratic culture that has not been fully oriented towards justice and public services. Therefore, strengthening the implementation of Administrative Law is an urgent need to realize a government administration that is not only legally sound but also fair to the community.