EVALUASI KONSTITUSIONAL TERHADAP: IMPLIKASI TERHADAP PRINSIP SUPREMASI SIPIL DAN PASAL 30 SERTA PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menimbulkan perdebatan konstitusional, khususnya terkait perluasan peran Tentara Nasional Indonesia dalam ranah sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan undang-undang tersebut terhadap prinsip supremasi sipil dan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap norma konstitusi, undang-undang terkait, serta doktrin hukum tata negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2025 berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil dengan membuka peluang keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, yang dapat mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan pemerintahan. Kondisi tersebut berimplikasi pada terganggunya mekanisme checks and balances serta berpotensi menggeser pelaksanaan kedaulatan rakyat dari institusi sipil yang demokratis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi konstitusional melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi serta penguatan pengawasan sipil guna memastikan bahwa pengaturan peran TNI tetap sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis dan semangat reformasi ketatanegaraan.

The enactment of Law Number 3 of 2025 concerning Amendments to Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI) has sparked constitutional debate, particularly regarding the expansion of the TNI's role in the civilian sphere. This study aims to analyze the implications of this amendment to the law on the principle of civilian supremacy and the implementation of popular sovereignty as stipulated in Article 1 paragraph (2) and Article 30 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, through a review of constitutional norms, related laws, and constitutional law doctrine. The results of the study indicate that several provisions in Law Number 3 of 2025 have the potential to weaken the principle of civilian supremacy by opening up opportunities for active TNI personnel to participate in civilian positions, which could blur the lines between defense and government functions. This situation has implications for disrupting the checks and balances mechanism and has the potential to shift the exercise of popular sovereignty away from democratic civilian institutions. Therefore, a constitutional evaluation through the judicial review mechanism at the Constitutional Court and strengthened civilian oversight are needed to ensure that the regulation of the TNI's role remains in line with the principles of a democratic rule of law and the spirit of constitutional reform.