PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI KASUS TERMINAL KHUSUS PT TUNAS LESTARI TAMA (TLT))
Kata Kunci:
Terminal Khusus, Peran Organisasi Masyarakat Sipil, Pemerintah DaerahAbstrak
PT Tunas Lestari Tama (TLT) merupakan perusahaan yang yang berlokasi di Sungai Dawas, Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin dan bergerak di bidang konstruksi berupa bongkar muat batu split. Adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Terminal Khusus PT Tunas Lestari Tama selama proses operasional, meliputi pelanggaran membangun terminal khusus di kawasan hutan produksi konversi tanpa adanya izin, serta merus ak ekosistem dan vegetasi hutan produksi konversi dengan memasukkan alat berat untuk kepentingan usaha. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja peran organisasi masyarakat sipil dalam hal pengawasan pemerintah daerah pada upaya penyelesaian kasus terminal khusus PT. Tunas Lestari Tama (TLT). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2025 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Organisasi Masyarakat Sipil yang terlibat pada penelitian ini yaitu DPW Masyarakat Sadar Korupsi. Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Permasalahan PT Tunas Lestari Tama (TLT) antara lain yaitu sebagai peran fasiltatif yang terbagi menjadi peran pendukung, mediasi dan negoisasi, pembangunan konsensus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya, komunikasi pribadi. Selanjutnya, Organisasi Masyarakat Sipil memiliki peran edukasi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan informasi. Peran representasi Organisasi Masyarakat Sipil meliputi peran advokasi atas nama kepentingan masyarakat terhadap penegakan hukum pada pihak yang melakukan pelanggaran izin pembangunan. Selain itu, peran teknis Organisasi Masyarakat Sipil meliputi pengumpulan data dan dokumentasi terkait permasalahan tersus PT Tunas Lestari Tama, seperti keluhan masyarakat, dampak sosial dan lingkungan yang kemudian akan dianalisis yang nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi, laporan advokasi, dan bahan dialog dengan pemerintah maupun pihak perusahaan.
PT Tunas Lestari Tama (TLT) is a company located in Sungai Dawas, Pinang Banjar Village, Sungai Lilin District, Musi Banyuasin Regency, and operates in the construction sector, specifically in the loading and unloading of split stones. There are indications of violations committed by the Special Terminal of PT Tunas Lestari Tama during its operational process, including the violation of building a special terminal in a convertible production forest area without a permit, as well as damaging the ecosystem and vegetation of the convertible production forest by bringing in heavy equipment for business purposes. The purpose of this research is to determine the roles of civil society organizations in supervising local government in resolving the case of the special terminal of PT Tunas Lestari Tama (TLT). This research was conducted in September-October 2025 using a qualitative research method. The research results show that the Civil Society Organization involved in this research is DPW Masyarakat Sadar Korupsi. The roles of Civil Society Organizations in the issue of PT Tunas Lestari Tama (TLT) include the facilitative role which is divided into support, mediation and negotiation, consensus building, group facilitation, resource utilization, and personal communication. Furthermore, Civil Society Organizations have an educational role by increasing public awareness and providing information. The representative role of Civil Society Organizations includes advocacy on behalf of the community's interests in law enforcement against those who violate the permit to build. In addition, the technical role of Civil Society Organizations includes collecting data and documentation related to the issue of PT Tunas Lestari Tama's special terminal, such as community complaints, social and environmental impacts, which will be analyzed and become the basis for preparing recommendations, advocacy reports, and materials for dialogue with the government and the company.


