PERKEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN TERHADAP HUKUM PERDATA DI INDONESIA BESERTA PERMASALAHAN EKSEKUSI DAN MEDIASI DI ERA DIGITAL

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar pola hubungan hukum perdata di Indonesia, baik dalam aspek substansi hukum, hukum acara, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaharuan hukum perdata dalam konteks digitalisasi, dengan fokus pada pengakuan dokumen elektronik, pelaksanaan eksekusi putusan yang melibatkan aset digital, serta efektivitas mediasi elektronik. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah terkini. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap alat bukti elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjadi tonggak utama pembaharuan hukum perdata. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek autentikasi tanda tangan digital, mekanisme eksekusi aset digital lintas yurisdiksi, serta perlindungan data dalam mediasi daring. Selain itu, implementasi e-Court dan e-Litigation berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019 telah meningkatkan efisiensi administrasi peradilan, meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan masalah pembuktian digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara KUHPerdata, UU ITE, dan PERMA dalam pembentukan pedoman interpretatif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum melalui pendidikan hukum ciber.

The development of digital technology has fundamentally changed the pattern of civil legal relations in Indonesia, both in terms of legal substance, procedural law, and dispute resolution mechanisms. Objective: This study aims to analyze civil law reforms in the context of digitalization, with a focus on the recognition of electronic documents, the implementation of judgments involving digital assets, and the effectiveness of electronic mediation. Method: The research method used is a normative juridical approach with descriptive analysis of laws and regulations, court decisions, and the latest scientific literature. Results: The study shows that the recognition of electronic evidence through Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions has become a major milestone in civil law reform. However, its implementation still faces obstacles in aspects of digital signature authentication, cross-jurisdictional digital asset execution mechanisms, and data protection in online mediation. Furthermore, the implementation of e-Court and e-Litigation based on PERMA No. 3 of 2018 and PERMA No. 1 of 2019 has increased the efficiency of judicial administration, although it has not completely resolved the problem of digital evidence. Therefore, harmonization between the Civil Code, the ITE Law, and PERMA is needed in the formation of interpretative guidelines, as well as increasing the capacity of legal human resources through cyber law education.