PELUANG PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS PEMILU DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN

Abstrak

Pemilihan umum merupakan landasan dalam negara demokrasi karena menentukan arah pemerintahan negara tersebut. Namun, penyelesaian sengketa pemilu yang efektif harus menjadi fokus utama agar hasil pemilu dapat dipercaya oleh publik. Di Indonesia, penyelesaian sengketa pemilu terbagi oleh berbagai lembaga, yaitu Bawaslu, DKPP, PTUN, pengadilan umum, dan Mahkamah Konstitusi kewenangan masing-masing yang berbeda berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan adanya eksistensi beberapa lembaga, lahirnya berbagai persoalan seperti tumpang tindih kewenangan, interpretasi yang tidak sama satu dengan yang lain, perbedaan standar pembuktian, dan waktu penyelesaian perkara yang tidak efisien karena prosesnya harus melalui lembaga yang berbeda-beda. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepastian hukum sehingga publik akan mengurangi rasa kepercayaan kepada sistem Pemilu saat ini. Artikel ini bertujuan merumuskan dampak dari pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu sebagai solusi untuk meminimalisir kerugian akibat mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan Mahkamah Konstitusi (termasuk Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013), doktrin hukum, serta prinsip lex specialis derogat legi generalis yang dijadikan sebagai landasan normatif pembentukan lembaga peradilan khusus Pemilu. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan melakukan perbandingan penyelesaian sengketa pemilu di negara lain, seperti Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) di Meksiko, Electoral Tribunals di Filipina, Election Court di Malaysia, dan mekanisme litigasi elektoral di Amerika Serikat. Perbandingan ini memberi kesimpulan bahwa negara-negara tersebut cenderung melimpahkan kewenangan sengketa pemilu pada satu lembaga khusus sehingga prosesnya lebih efisien, terstandar, dan memiliki otoritas final yang kuat.

General elections are a cornerstone of a democracy, determining the direction of the country's government. However, effective election dispute resolution must be a primary focus to ensure public confidence in election results. In Indonesia, election dispute resolution is divided among various institutions: the Elections Supervisory Agency (Bawaslu), the Elections Supervisory Board (DKPP), the State Administrative Court (PTUN), the general courts, and the Constitutional Court, each with varying authority under Law Number 7 of 2017. The existence of multiple institutions has given rise to various issues, such as overlapping authority, differing interpretations, differing standards of proof, and inefficient case resolution times due to the need to process through different institutions. This situation has the potential to reduce legal certainty, thereby reducing public trust in the current election system. This article aims to formulate the impact of the establishment of a Special Election Court as a solution to minimize losses due to election dispute resolution mechanisms. This research uses a normative juridical approach by examining relevant laws and regulations, Constitutional Court decisions (including Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013), legal doctrine, and the principle of lex specialis derogat legi generalis which serves as the normative basis for the establishment of a special election court institution. This research also uses a comparative approach by comparing election dispute resolution in other countries, such as the Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) in Mexico, Electoral Tribunals in the Philippines, the Election Court in Malaysia, and electoral litigation mechanisms in the United States. This comparison concludes that these countries tend to delegate authority over election disputes to a special institution so that the process is more efficient, standardized, and has strong final authority.