PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MANAJEMEN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Kata Kunci:
Digitalisasi, Efisiensi, Keamanan Siber, Pemilihan Umum, TransparansiAbstrak
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah memengaruhi berbagai aspek tata kelola negara, termasuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Digitalisasi pemilu mendorong peningkatan efisiensi administrasi, akurasi data, serta transparansi dan akuntabilitas proses pemungutan hingga rekapitulasi suara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi teknologi digital oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), menganalisis efektivitas pemanfaatannya, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dari aspek teknis, hukum, keamanan data, dan kompetensi sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur, dokumen resmi KPU, laporan digitalisasi pemilu, dan kajian akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterlibatan publik, namun penerapannya masih terkendala ketimpangan infrastruktur, literasi digital yang belum merata, serta risiko terhadap keamanan siber. Penelitian ini menegaskan perlunya pembangunan infrastruktur digital yang lebih inklusif, peningkatan kapasitas penyelenggara, serta penguatan regulasi untuk meminimalkan risiko dan memastikan digitalisasi pemilu berjalan secara adil, transparan, dan dapat dipercaya.
The rapid development of information technology has influenced various aspects of state governance, including the implementation of elections in Indonesia. The digitization of elections has led to increased administrative efficiency, data accuracy, and transparency as well as accountability in the voting and vote-counting processes. This study aims to describe the implementation of digital technology by the General Election Commission (KPU), analyze its effectiveness, and identify challenges arising from technical, legal, data security, and human resource competency aspects. The method used is descriptive qualitative approach through literature reviews, official KPU documents, election digitization reports, and related academic studies. The results show that digital technology can improve efficiency, accuracy, and public engagement, however, its implementation is still hampered by infrastructure inequality, uneven digital literacy, and cybersecurity risks. This study emphasizes the need for more inclusive digital infrastructure development, capacity building for election organizers, and stronger regulations to minimize risks and ensure that election digitization is fair, transparent, and trustworthy.


