PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG MENGANDUNG KETERANGAN PALSU DARI PENGHADAP DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap Notaris yang tidak mengetahui adanya keterangan palsu dari penghadap dalam pembuatan akta autentik, ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana. Permasalahan ini penting mengingat kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang bertanggungjawab atas kebenaran formal akta, bukan kebenaran materiil atas keterangan yang disampaikan penghadap, sehingga rawan menimbulkan kriminalisasi yang keliru terhadap Notaris yang tidak mengetahui adanya keterangan palsu dalam pembuatan akta; dan kedua, bagaimana konsep ideal kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan sifat presfektif dan terapan melalui pendekatan perundnag-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier relavan, termasuk kUHP, UU Jabatan Notaris dan KUHP Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris diwujudkan melalui perlindungan preventif berupa pengaturan kewenangan dan kewajiban dalam UU Jabatan Notaris, serta perlindungan represif berupa pembatasan pertanggungjawaban pidana hanya pada Notaris yang terbukti mengetahui atau bekerja sama dalam kepalsuan tersebut. Konsep ideal kebijakan hukum pidana yang direkomendasikan menegaskan bahwa Notaris tidak dapat dipidana selama telah menjalankan kewenangan sesuai prosedur, tidak mengetahui kepalsuan, dan tidak memiliki niat jahat, disertai penerapan atas ultimum remedium serta penguatan fungsi Majelis Kehormatan Notaris sebagai penyaring sebelum proses pidana.

This study examines the legal protection of Notaries who are unaware of false statements made by appearers in the making of authentic deeds, viewed from the perspective of criminal law policy. This issue is significant given the position of the Notary as a public official responsible for the formal truth of a deed, rather than the material truth of the statements conveyed by the appearer, which creates a risk of erroneous criminalization of Notaries. This study aims to answer two problems: first, what form of legal protection is provided to Notaries who are unaware of false statements in the making of a deed; and second, what ideal concept of criminal law policy should provide legal protection to Notaries in this regard. This study employs a normative (doctrinal) legal research method with a prescriptive and applied nature, using the statute approach and conceptual approach, by examining relevant primary, secondary, and tertiary legal materials, including the Criminal Code (KUHP), the Notary Office Law, and the National Criminal Code. The results show that legal protection for Notaries is realized through preventive protection in the form of the regulation of authority and obligations under the Notary Office Law, as well as repressive protection in the form of limiting criminal liability only to Notaries who are proven to have known of or cooperated in the falsification. The recommended ideal concept of criminal law policy affirms that a Notary cannot be criminally liable as long as they have exercised their authority in accordance with procedure, were unaware of the falsification, and had no criminal intent, accompanied by the application of the ultimum remedium principle and the strengthening of the Notary Honorary Council's role as a filter prior to criminal proceedings.