SISTEM DESENTRALISASI: ANALISIS RELASI INTERGOVERNMENTAL ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI BONDOWOSO JAWA TIMUR PERSPEKTIF EKOLOGI PEMERINTAHAN

Abstrak

Jurnal ini mengkaji relasi intergovernmental antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dalam kerangka sistem desentralisasi yang dianalisis melalui perspektif ekologi pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan, tulisan ini berargumen bahwa kualitas hubungan antartingkat pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh ketentuan normatif undang-undang, melainkan juga oleh kapasitas adaptif organisme pemerintahan daerah dalam merespons dinamika lingkungan strategisnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola relasi vertikal antara pusat dan Bondowoso masih mengandung ketegangan struktural, khususnya dalam hal ketergantungan fiskal dan asimetri informasi. Meski demikian, sejumlah inovasi lokal seperti penguatan layanan satu atap dan pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah mengindikasikan adanya kapasitas ekologis yang tumbuh. Penguatan daya saing daerah mensyaratkan sinergi antara kebijakan berbasis ekologi pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM aparatur, dan komitmen kepala daerah dalam membangun jaringan intergovernmental yang produktif.

This journal article examines the intergovernmental relationship between the central government and the Bondowoso Regency Government, East Java, within the framework of the decentralization system, analyzed through the perspective of the ecology of governance. Using a literature review and policy document analysis, this paper argues that the quality of intergovernmental relations is not solely determined by the normative provisions of laws, but also by the adaptive capacity of local government organizations to respond to the dynamics of their strategic environment. The analysis reveals that the pattern of vertical relations between the central government and Bondowoso still contains structural tensions, particularly regarding fiscal dependence and information asymmetry. Nevertheless, several local innovations, such as the strengthening of one-stop services and the development of an economy based on local potential, indicate the emergence of growing ecological capacity. Strengthening regional competitiveness requires synergy between ecology-based governance policies, capacity building for government personnel, and the commitment of local leaders to building productive intergovernmental networks.