IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA BABAKAN KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III yang memiliki 4 variabel utama yaitu; komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Babakan telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan komunikasi yang terjalin efektif, ketersediaan sumber daya mewadai, disposisis pelaksana yang mendukung, dan struktur birokrasi sesuai tugas porsinya. Sedangkan aspek sumber daya terutama Sumber Daya Manusia (SDM) masih migran, yaitu bidan tidak menetap 24 jam di desa, sehingga pelayanan kurang optimal. Selain itu, sasaran yang tidak mengakui anaknya stunting, meski ekonomi tergolong mampu, dinyatakan karena faktor pola asuh dan kebiasaan yang kurang tepat.

This study aims to determine the implementation of stunting reduction policies in Babakan Village, Karanglewas District, Banyumas Regency. The method used was descriptive qualitative, and informants were selected using purposive sampling. Data sources in this study consisted of primary and secondary data obtained through interviews, observation, and documentation. The focus of this study is based on Edward III's theory of policy implementation, which has four main variables: communication; resources; disposition; and bureaucratic structure. The results of this study indicate that the implementation of stunting reduction policies in Babakan Village has been going well. This is evidenced by effective communication, the availability of adequate resources, the disposition of implementers, and a bureaucratic structure appropriate to their respective duties. However, resources, especially human resources (HR), remain migrant; midwives do not reside 24 hours a day in the village, resulting in suboptimal service. Furthermore, the target population, despite being economically well-off, does not recognize their children as stunted, citing inappropriate parenting patterns and habits.