TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM MENDUKUNG INOVASI PELAYANAN KEIMIGRASIAN

Abstrak

Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset penting yang mendukung layanan keimigrasian di Indonesia, sehingga pengelolaannya yang tepat menjadi kunci keberhasilan inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan ramah hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan dan peluang pengelolaan BMN dalam mendukung inovasi pelayanan keimigrasian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis data sekunder dari laporan resmi pemerintah dan sumber daring kredibel. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan berupa ketidaksesuaian data aset, keterbatasan anggaran pemeliharaan, kapasitas SDM pengelola yang belum memadai, lemahnya koordinasi antarunit, dan kompleksitas regulasi, yang menghambat dukungan infrastruktur bagi inovasi layanan publik seperti autogate, aplikasi daring, dan layanan ramah kelompok rentan. Namun, terdapat peluang strategis melalui digitalisasi sistem pengelolaan aset, kerja sama antarunit dan kemitraan publik-swasta, serta peningkatan kapasitas teknis pegawai. Praktik baik di Kantor Imigrasi Palu, Kupang, dan Sampit membuktikan bahwa integrasi antara pengelolaan BMN dan inovasi layanan publik dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan keimigrasian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan BMN yang transparan, terencana, dan adaptif merupakan fondasi penting untuk membangun layanan keimigrasian yang modern, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

State-Owned Assets (Barang Milik Negara/BMN) are essential resources that support immigration services in Indonesia, making their proper management a key factor in the success of public service innovation that is fast, accessible, transparent, and human rights–oriented. This study aims to analyze the challenges and opportunities in managing BMN to support innovation in immigration services using a qualitative descriptive approach based on secondary data from official government reports and credible online sources. The findings reveal challenges such as discrepancies between asset data and physical conditions, limited maintenance budgets, insufficient staff capacity, weak inter-unit coordination, and regulatory complexity, which hinder infrastructure support for innovations like autogates, online applications, and services for vulnerable groups. However, strategic opportunities exist through digitalized asset management systems, inter-unit collaboration, public-private partnerships, and capacity building for staff. Best practices at the Immigration Offices in Palu, Kupang, and Sampit demonstrate that integrating BMN management with public service innovation can improve accessibility, efficiency, and quality of immigration services. This study concludes that transparent, well-planned, and adaptive BMN management is a vital foundation for building modern, responsive, and community-oriented immigration services.